KOMPAS, Sabtu, 19 September 2009 | 03:02 WIB
Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta investigasi terhadap pengucuran dana pemerintah ke Bank Century dilakukan secara transparan. Namun, Presiden juga meminta semua pihak memahami konteks situasi saat keputusan itu diambil.
Presiden Yudhoyono mengungkapkan hal itu, Kamis (17/9) malam, seusai berbuka puasa bersama wartawan di Istana Negara, Jakarta.
”Jangan ada yang sifatnya misterius pada urusan Bank Century dan penyelesaiannya. Semua pihak saya minta bisa menjelaskan akuntabilitasnya. Saya ingin tetap transparan. Sakit kalau yang berkembang di negara ini suasana buruk sangka,” ujarnya.
Presiden menjelaskan, ia menghormati proses investigasi atas kasus Bank Century yang saat ini sedang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia memesankan agar dipastikan tak ada kejahatan yang lolos dari jeratan hukum pada penanganan Bank Century.
”Kalau ada aset harus dibekukan, tidak boleh kita melakukan sesuatu atas kejahatan orang-orang tertentu yang selama ini melakukan langkah-langkah yang ceroboh bahkan cenderung jahat,” ujar Presiden Yudhoyono.
Akan tetapi, Presiden juga mengingatkan agar keputusan yang diambil pemerintah dan Bank Indonesia atas Bank Century tidak dilepaskan dari konteks kondisi perekonomian nasional dan global saat itu.
”Dunia dan negara kita saat itu sedang dalam situasi tegang, khawatir krisis ini menjadi bola salju yang menggoyang sistem perbankan, sistem keuangan, sistem perekonomian. Jadi, jangan membayangkan situasi akhir tahun lalu sama dengan situasi sekarang, akhir 2009,” ujarnya.
Presiden menuturkan, kasus Bank Century meletup saat ia mengikuti pertemuan puncak Kelompok 20 (G-20) di Washington DC, AS, bulan November 2008. Mendapat laporan kondisi dalam negeri, Presiden memerintahkan Menteri Keuangan segera pulang menangani agar masalah itu tidak meluas.
”Wapres di Tanah Air dan kalau saya di luar negeri, saya keluarkan perintah resmi pada Wapres untuk menangani permasalahan,” ujar Presiden Yudhoyono.
Namun, sesuai dengan pernyataan Wapres M Jusuf Kalla, beberapa waktu lalu, meskipun saat itu ia berada di Indonesia, pihaknya sama sekali tidak dilibatkan dalam penanganan Bank Century. Diakui, tanggal 25 November 2008, ia baru dilaporkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono, yaitu setelah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengambil keputusan untuk menalangi Bank Century dan lembaga penjamin simpanan (LPS) telah mengucurkan dana talangan Rp 6,7 triliun.
Secara terpisah, Wapres terpilih Boediono saat dikonfirmasi mengenai pemeriksaan dirinya oleh BPK terkait kebijakan penyelamatan Bank Century pada Rabu (16/9) lalu tak mau berkomentar. ”Menjelang Idul Fitri, nanti saja,” kata Boediono.
Periksa pengawas bank
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan, saat ini BPK telah melakukan pemeriksaan kepada pengawas bank terutama kepada yang membuat penelitian dan kebijakan di bidang perbankan.
Terkait tudingan BPK bahwa Bank Indonesia sempat menolak diaudit, Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman Hadad mengatakan, tidak ada keinginan BI untuk menghambat karena memang tidak ada yang harus ditutup-tutupi.
”Hubungan kedinasan BI dan BPK berjalan baik. Bahkan, BI termasuk yang paling tinggi tingkat penyelesaian terhadap temuan audit BPK,” katanya.
Menurut Muliaman, BI hanya sekadar memerhatikan peraturan yang ada agar proses investigasi dapat berjalan lancar.
Berdasarkan tata cara audit, BPK hanya dapat melakukan audit investigasi berdasarkan permintaan DPR. Permintaan DPR ke BPK dilayangkan pada 27 Agustus 2009.
Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, Maruarar Sirait, meminta BPK melakukan audit dan penilaian atas seluruh persoalan Century, termasuk keputusan KSSK menyelamatkan bank tersebut.
”BPK harus menilai apakah keputusan KSSK menyelamatkan Century benar atau salah. Jika tak ada penilaian, BPK meninggalkan area abu-abu,” katanya. Area yang abu-abu sangat rentan menjadi polemik berkepanjangan. (HAR/DAY/FAJ)
No comments:
Post a Comment